Alhamdulillah, begitu kata yang terucap dari mulutku sesaat setelah selesai memaparkan dan diskusi tentang DGS Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (Nakertrans) DIY. Begitu lega setelah acara selesai dan mendapat tanggapan yang cukup bagus dari para peserta, dan di samping itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri karena…dalam acara seminar tersebut saya berpasangan dalam pemaparan secara panel berdua dengan Profesor Djunaedi dari UGM yang membidani dari awal pelaksanaan Digital Government Services (DGS) Jocja Cyber Province (JCP) Provinsi DIY yang mewakili BID DIY.
Acara berlangsung di gedung pertemuan Restaurant Hegar di jalan Adisucipto km 9 Yogyakarta. Dihadiri sekitar 50 orang pegawai internal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY dan beberapa tamu undangan. Proses acara berlangsung dari pukul 0.30 hingga 13.00 WIB, yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Nakertrans Bapak Hendarto Budiyono, SMI, MM sekaligus memberikan sambutan dan pengarahannya. Diselingi coffee break 15 menit acara seminar dimulai.
Pemaparan pertama selama lebih kurang 1 jam oleh Bapak Profesor Djunaedi membahas tuntas tentang kebijakan pemerintah terutama Pemda DIY dalam pelaksanaan DGS JCP di Provinsi DIY. Pemaparan beliau yang perlu digarisbawahi adalah bahwa: “pelaksanaan DGS di Provinsi DIY jauh lebih maju beberapa langkah dibandingkan dengan regulasi yang dari pemerintah pusat”. Ini dapat terwujud karena adanya dukungan dari berbagai pihak, terutama biro-biro yang ada di wilayah Pemda DIY. Bersamaan dengan adanya perubahan struktur organisasi di seluruh instansi pemerintah maka akan diberlakukan SOTK baru di tahun 2009. Waktu saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengusulkan suatu tupoksi yang berhubungan dengan pemanfaatan TIK di lingkungan dinas masing-masing. Dengan adanya dukungan regulasi berupa tupoksi pemanfaatan TIK di lingkungan unit kerja masing-masing maka akan meningkatkan kinerja dari aparatur dan instansi secara umum. Kabar gembira juga bagi para PNS di lingkungan Pemda DIY bahwa di tahun 2009 akan diberlakukan kebijakan baru dan akan ada tambahan tunjangan berbasis kinerja. Regulasi dan alat pendukung (baik hardware maupun software) telah disiapkan oleh BID untuk mensukseskan proses implementasi DGS di Jogja.
Pemaparan yang kedua saya mewakili tim penyusunan blueprint DGS Bidang Nakertrans dalam menyampaikan ringkasan blueprint ke aparatur Disnakertrans. Pemaparan ini dimaksudkan untuk sosialisasi sekaligus menyamakan persepsi dan arah langkah dalam mendukung pelaksanaan DGS JCP secara umum dan DGS Nakertrans khususnya. Disampaikan juga beberapa arah kebijakan, usulan dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan, SIM, tupoksi, dll yang terkait kepada Nakertrans untuk implementasi DGS tersebut. Program-program unggulan juga dibahas secara sekilas untuk memberikan gambaran yang jelas kepada aparatur Disnakertrans.
Semoga proses implementasi DGS Nakertrans DIY berjalan lancar dan berkelanjutan. Amin
